1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksud dati pembuatan kebijakan publik adalah untuk…..

a. Menekan kesejahteraan rakyat
b. Membatasi partisipasi masyarakat
c. Melindungi hak-hak masyarakat
d. Meningkatkan gejolak asasi masyarakat

2. Kesediaan siswa untuk melaksanakan kebijakan publik yang berlaku di sekolah tampak dalam sikap…..
a. Rajin mengumpulkan iuran untuk kelas
b. Mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler
c. Tidak pernah datang terlambat sekolah
d. Selalu berusaha membantu kesulitan teman

3. Hakikat otonomi daerah adalah…..
a. Daerah berhak membentuk sendiri pemerintah daerah
b. Daerah berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri
c. Pemerintah daerah membantu pemerintah pusat
d. Pemerintah pudat tidak berhak mencampuri daerah

4. Contoh masalah masyarakat yang termasuk bidang sosial budaya adalah….
a. Kekeringan pada lahan pertanian
b. Banyaknya remaja putus sekolah atau rendahnya kualitas pendidikan
c. Menurunnya peserta keluarga berencana
d. Banyaknya pelanggaran hukum

5. Program bantuan langsung tunai (BLT) yang beberapa waktu lalu diterapkan pemerintah berguna untuk…..
a. Membantu masyarakat pengrajin dengan modal kecil
b. Membantu masyarakat miskin akibat kenaikan BBM
c. Mensubsidi biaya hidup pedagang kecil
d. Membantu biaya pendidikan rakyat miskin

6. Peraturan atau kebijaķan publik dapat berjalan dengan baik apabila ada…..
a. Rasa takut kepada penegak hukum
b. Petugas penegak hukum selalu siap bertindak
c. Aturan disertai sanksi yang tegas
d. Kesadaran masyarakat menaati hukum

7. Berikut adalah akibat pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan diberitahukan, tanpa adanya peran serta dari masyarakat, kecuali…..
a. Peraturan tidak efektif
b. Muncul adanya gelombang protes yang diwujudkan dalam demonstrasi
c. Tidak berjalan sebagaimana mestinya
d. Muncul kepatuhan dalam masyarakat

8. Agar tidak terjadi benturan kepentingan antaranggota masyarakat, maka kita harus……
a. Menciptakan peraturan supaya semua warga mengesampingkan kepentingannya
b. Berpegang pada prinsip masing-masing untuk menyelamatkan kepentingan sendiri
c. Saling memberi bantuan pada sesama kelompoknya
d. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain

9. Faktor internal yang dapat mengganggu partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik adalah…..
a. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
b. Kurangnya wawasan tentang kebijakan publik
c. Kadangkala kebijakan publik tidak memihak rakyat
d. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpatisipasi

10. Kebijakan publik mencakup hukum peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibuat oleh lembaga…..
a. Eksekutif b. Legislatif c. Edukatif d. Federatif

11. Kebijakan pendidikan mempunyai dampak langsung kepada peningkatan kualitas…..
a. Sumber daya alam b. Sumber daya tambahan c. Sumber daya usaha d. Sumber daya manusia

12. Apabila masyarakat tidak turut aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka konsekuensinya adalah…..
a. Orang yang bertanggung jawab dapat memboikot dan menghalangi pelaksanaan peraturan
b. Kebijakan yang diputuskan mencerminkan aspirasi rakyat
c. Pemerintahan dapat berjalan lancar
d. Tidak akan tercapai masyarakat adil dan makmur

13. Pemerintah desa terdiri dari kepala desan dan…..
a. Perangkat desa b. Tokoh masyarakat c. Kepala dusun d. Pengusaha desa

14. Lembaga yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daetah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik disebut lembaga…..daerah
a. Sekretariat b. Dinas c. Teknis d. Pengolah

15. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap…..
a. Kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah daerah
b. Perkara perdata yang dilakukan pejabat pemerintah daerah
c. Suatu kasus KKN pemerintah daerah
d. Kesalahan yang dilakukan anggota DPRD

16. Kebijakan pemerintah haruslah berisi hal-hal yang diharapkan oleh…..
a. Keluarga b. Golongan c. Warga d. Rakyat

17. Berikut ini keuntungan diterapkannya asas desentralisasi, kecuali….
a. Daerah diberi wewenang membuat peraturan sendiri sesuai dengan daerahnya, terutama dalam menunjang kemajuan
b. Pengurusan jauh lebuh efisien dan efektif
c. Pengawasan pemerintah pusat menjadi berkurang
d. Berkurangnya birokrasi yang berbelit-belit

18. Bentuk peran serta siswa dalam pemerintahan di tingkat daerah antara lain…..
a. Menghindari Jum'at bersih di lingkungannya
b. Memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan
c. Membantu tugas RT/RW dalam pembentukan karang taruna
d. Membantu polisi lalu lintas dalam mengatur kelancaran kendaraan

19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh…..
a. DPRD b. Rakyat daerah c. Presiden d. Mendagri

20. APBD harus mendapat persetujuan dan penetapan dari DPRD sebagai lembaga…..
a. Federatif b. Legislatif c. Yudikatif d. Eksekutif

Jawab yang benar dan jelas! Terima kasih…

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksud dati pembuatan kebijakan publik adalah untuk…..