10. Negara berikut ini yang memberikan

pengakuannya secara de facto dan de jure kepada
Indonesia adalah ….
A. Afrika Selatan
B. Inggris
C. Timor Leste
D. Mesir
E. Australia

11. Kekuasaan eksaminatif Badan Pemeriksa
Keuangan tercantum dalam ….
A. UUD 1945 pasal 23E ayat (2)
B. UUD 1945 pasal 23A ayat (1)
C. UUD 1945 pasal 23E ayat (1)
D. UUD 1945 pasal 23D ayat (1)
E. UUD 1945 pasal 23D ayat (2)

12. Pasal 23D UUD 1945 mengatur tentang ….
A. kekuasaan eksaminatif Badan Pemeriksa
Keuangan
B. kekuasaan moneter Bank Indonesia
C. kekuasaan moneter Badan Pemeriksa
Keuangan
D. kekuasaan eksaminatif Bank Indonesia
E. kekuasaan yudikatif Komisi Yudisial

13. Berikut ini bukan merupakan lembaga
kementerian kelompok II adalah ….
A. KementerianRiset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi; Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; dan Kementerian Pertanian
B. Kementerian Perdagangan; Kementerian
Sosial; dan Kementerian Kesehatan
C. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
Kementerian Keuangan; dan Kementerian
Agama
D. Kementerian Pertahanan dan Keamanan;
Kementerian Luar Negeri; Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan; Kementerian Kelautan
dan Perikanan

14. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif
masyarakat pedesaan merupakan tugas
A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
B. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
C. Kementerian Sosial
D. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
E. Kementerian Kelautan dan Perikanan

15. Perkembangan teknologi yang pesat memang
memudahkan beragam aktivitas manusia.
Namun, jika tidak bijak dalam memanfaatkan
perkembangan teknologi tersebut maka dapat
berdampak negatif pada manusia.
Lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas mengkaji berbagai penerapan teknologi
agar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku adalah ….
A. Lembaga Arsip Nasional
B. Badan Standardisasi Nasional
C. Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional
D. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
E. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

16. Syarat pengajuan permohonan pewarganegaraan
Indonesia berdasarkan pasal 9 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 adalah ….
A. mengakui dasar negara Pancasila dan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika
B. dapat berbahasa Indonesia dan bahasa
Inggris, serta mengakui dasar negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasamengakui dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
D pengangguran dan mengakui dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
E. telah tinggal di Indonesia selama 6 tahun tidak berturut-turut .

tolong dijawab kk . mau dikumpul hari ini​

10. Negara berikut ini yang memberikan