2.Perpu

2. Perpu

a. yang mengeluarkan perpu adalah Presiden. Dalam keadaan darurat/kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR.

b. Jika Perpu tidak disetujui DPR maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Jika Perpu disetujui DPR maka akan dijadikan Undang-Undang.

3. Tahap Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP)

a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintahan (TPP) ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

b. Tahap penyusunan PP yaitu dengan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau penetapan, Pengun-dangan.

c. PP ditetapkan oleh Presiden PP diundangkan oleh Menteri.

Semoga bisa membantuuuu (◍•ᴗ•◍)❤