Kapan dan mengapa indonesia keluar pbb

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari keaggotaan PBB dikarenakan bergabungnya Malaysia di keanggotaan PBB, padahal saat itu sedang terjadi kontroversi antara Indonesia dengan Malaysia.

Pada tanggal 7 januari 1965 dalam rapat raksasa dihadapan puluhan ribu rakyat, Presiden Bung Karno menyatakan
bahwa Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Mengapa Indonesia keluar dari PBB, ada 6 alasan yang tidak terbantahkan mengapa Indonesia keluar dari PBB, berikut alasannya :

1. soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam
suasana perang dingin Amerika Serikat dan Uni Sovyet lengkap dengan
perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru
berada di salah satu negara pelaku perang dingin tersebut. Bung Karno
mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau
daerah netral lain di luar blok Amerika dan Sovyet.

2. PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa
menyelesaikan pertikaian antar negara secara cepat dan menentukan. Akan
tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi
konflik antar negara. Indonesia mengalami dua kali, yakni saat
pembebasan Irian Barat, dan Malaysia. Dalam kedua perkara itu, PBB tidak
membawa penyelesaian, kecuali hanya menjadi medan perdebatan. Selain
itu, pasca perang dunia II, banyak negara baru, yang baru saja terbebas
dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dalam piagam-piagam yang
dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan
kolonialisme. Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru
merdeka secara proporsional.

3. Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi,
militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya
negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan
negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak
veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan (sekarang
diganti RRC). Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu
orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya.

4. soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan
Amerika. Tidak heran jika hasil kebijakannya banyak mengakomodasi
kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistem Barat. Bung Karno tidak
dapat menjunjung tinggi sistem itu dengan dasar, “Imperialisme dan
kolonialisme adalah anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti
halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada
kolonialisme.

5. Soekarno menganggap PBB keblinger dengan menolak perwakilan Cina,
sementara di Dewan Keamanan duduk Taiwan yang tidak diakui oleh
Indonesia. Di mata Bung Karno, “Dengan mengesampingkan bangsa yang
besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk kebudayaan,
kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh
kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB
sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru
karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia.

6. tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam
lembaga-lembaganya. Bekas ketua UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua
Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang
Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan
Malaysia, maka plebisit yang gagal yang diselenggarakan PBB, diketuai
orang Amerika bernama Michelmore.