Yg bukan peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang politik dan keamanan



Senin, 24 Juni 2013

Peran Indonesia dalam bidang politik keamanan di negara-negara ASEAN

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang mendirikan  ASEAN(Association of South East Asia Nations), yang mana organisasi ini merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia Dalam ASEAN seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia juga merupakan salah satu Negara aktif dalam mengembangkan organisasi kerjasama kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN. Indonesia aktif dalam upaya perdamaian antar negara, dan juga aktif dalam bidang-bidang lainnya di Asia bahkan di dunia Internasional yang mencakup seluruh Negara di Dunia. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia berperan aktif dalam organisasi ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa bangsa di Asia Tenggara atau Perbara yang berdiri tanggal 8 Agustus 1967. Kerja sama di bidang politik dan keamanan ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Kerja sama  bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan alat politik, seperti berikut :

Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN).Traktat Persahabatan dan kerja sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC in southeast Asia)Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on southeast Asia Nuclear Weapon-free Zone/SEANWEZ) 

Selain ketiga intrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerja sama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF). Beberapa bentuk kerja sama politik dan keamanan di ASEAN, antara lain sebagai berikut.

a.    Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance    in Criminal Matters/MLAT).

b.  Konvensi ASEAN tentang pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT).

c.   Pertemua para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

d.      Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

e.  Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terrorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelendupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.

Pemerintah Indonesia pernah menjadi tuan tempat rumah dalam pertemuan kepala pemerintahan serta kepala negara ASEAN. Pada bulan Oktober 2003, Bali menjadi area pertemuan kepala negara serta kepala pemerintahan ASEAN tersebut. Melihat kejadian yang berlarut-larut di Kamboja, Indonesia berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Akhirnya,di bentuklah Jakarta Informal Meeting (JIM). Artinya, pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988. Pertemuan Ho Chi Minh City diadakan di Bogor 25 Juli 1988 dalam acara Jakarta Informal Meeting. Melalui forum ini Indonesia berusaha mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai. Pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdaimaian di Paris tahun 1989.

Pada tahun 1992 Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sedang terganggu stabilitas keamanannya. Hal itu menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran ke negara tetangga. Indonesia menyediakan pulau Galang untuk persinggahan sementara. Indonesia mempunyai gagasan perlu di bentuknya Komunitas Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Tidak hanya dalam hal pertahanan militer saja, tetapi juga dalam hal-hal nonmiliter. Seperti teroris, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Hal itu untuk meningkatkan kerja sama bidang politik dan keamanan dalam arti yang lebih luas. Indonesia membantu upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat muslim Moro. Pertemuan antara keduanya telah beberapa kali dilaksanakan pada tahun 1974. Kedamaian itu dapat diwujudkan dengan pemberian jaminan kebebasan dalam kehidupan beragama bagi muslim Moro.

Sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang bersifat non militer dan non politik, ASEAN telah mampu menciptakan stabilitas, perdamaian dan keteraturan di kawasan sehingga membantu Indonesia untuk melanjutkan progam-progam pembangunan di segala bidang dan mendorong Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Pada intinya hubungan