Strategi penyelesaian intervensi ekonomi

″Intervensi Pemerintah″ antara kebutuhan dan penolakan dibidang ekonomi merupakan judul
dari makalah kecil ini. Fenomena ini akan menjadi santer ketika kalangan pengusaha dan industri
(umumnya khalayak ramai) membutuhkan atau menghadapi persoalan yang menyangkut dan
berhubungan dengan kebutuhan orang banyak. Satu pihak menginginkan pemerintah tidak perlu
campur tangan dalam mengelola atau mengurus suatu perekonomian, cukup pihak swasta atau para
pengusaha saja. Dilain pihak justru masyarakat atau pengusaha sendiri (kalangan industri mungkin)
justru tidak menginginkan pemerintah lepas tangan dalam menangani suatu persoalan ekonomi,
mungkin karena takut menanggung resiko yang terlalu besar atau malah tidak dapat dipercaya pihak
swasta oleh masyarakat tersebut.
Peran intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi
terutama di negara-negara berkembang. Intervensi yang melebihi kapasitas ternyata telah
mendorong terjadinya distorsi ekonomi. Karena kecenderungan tersebut diikuti oleh moralitas yang
lemah dari pelaku-pelaku ekonomi yang telah berubah menjadi rezim ekonomi yang serakah dan
tidak efisien. Oleh sebab itu, paradigma baru seyogyanya memposisikan intervensi pemerintah
sebagai faktor pendorong efisiensi perekonomian bilamana proses pengalokasian sumberdaya,
dalam beberapa hal, tidak mungkin diserahkan kepada mekanisme pasar.
Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang
lebih makmur, bahkan diharapkan Indonesia bisa menjadi Negara yang maju dan Negara industri. Negara terbelakang atau Negara berkembang begitu besarnya dan masalah ekonomi tidak bisa