Mengapa pelaksanaaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalah gunakan?

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat. Termasuk kekuasaan dalam urusan keuangan daerah
otonom, pemerintah pusat sangat terbatas kekuasaanya. Sebagai contoh,
investor akan lebih leluasa untuk berkoordinasi dan melakukan negosiasi
dengan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan banyak celah bagi para
pejabat nakal untuk melakukan korupsi. Selain banyaknya celah atau
kesempatan, hal lain yang membuat para pejabat daerah melakukan korusi
adalah kurangnya instrument perundang undangan yang secara tegas
menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat
daerah. Hal lainnya adalah kurangnya partisipasi public untuk
mengontrol, mengawasi da memberikan opini tentang jalannya otonomi
daerah. Hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan
partisipasi public. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada
legisltif dan eksekutif tentang hal hal yang sekiranya menjadi prioritas
masyarakat.