Tentukan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional
Jawaban:Diskriminasi Harga
Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Oleh karena itu, mungkin saja lho, harga barang di negara B lebih murah dibanding harga barang di negara A. Padahal barangnya sama persis. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar.
Pemberian Premi
Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya, ya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya nih. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.
Dumping
Kamu sudah pernah mendengar istilah dumping? Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sudah dilarang, lho. Wah, kenapa dilarang? Kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi, harap diingat ya Squad, kebijakan ini nggak dipakai lagi.
Politik Dagang Bebas
Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing Pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.
Larangan Ekspor
Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kok banyak ya alasannya? Contohnya apa saja, sih?
Contoh alasan ekonomi antara lain adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak "manja" dengan kebiasaan mengekspor barang ini. Lalu, kalau alasan politik, seperti apa ya? Contoh alasan politik adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politis dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi. Kalau alasan sosial budaya, seperti apa dong? Contoh alasan sosial dan budaya adalah larangan ekspor benda-benda bersejarah dan ekspor hewan-hewan yang dilindungi. Jangan sampai kalian terlibat dalam kegiatan perdagangan ini.
Penjelasan:
Jawaban:
Kebijakan perdagangan nasional bidang ekspor:
1.Diskriminasi harga = penetapan harga yang berbeda bagi masing masing negara
2.Pemberian Premi = Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.
3. Dumping =penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri.
4. Politik dagang bebas = Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing Pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor.
5. Larangan Ekspor = kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri.
Kebijakan perdagangan nasional bidang impor
1. Kuota = jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya.
2. Tarif =penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar.
3. Subsidi = Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal.
4. Larangan Impor = Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor