10. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu …. A. Adanya pemilu berkala B. Adanya supremasi hukum C. Adanya akuntabilitas politik D. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul E. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah …. A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Dewan Perwakilan Daerah E. Badan Pengawas Keuangan 12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranya terdapat di bawah ini …. A. sikap mental ditentukan dari atas B. banyak laporan fiktif/direkayasa C. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain D. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi E. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu …. A. Menyatakan Perang Dan Membuat Perjanjian Dengan Negara Lain B. Mengangkat Duta Dan Konsul Untuk Ditempatkan Di Negara Lain C. Mengangkat Menteri-Menteri Untuk Memimpin Kementerian D. Memberi Gelar, Tanda Jasa, Dan Lain-Lain Tanda Kehormatan E. Menetapkan Dan Mengesahkan Apbn Tiap Awal Tahun 14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …. A. Asas kepastian hukum B. Asas kesamaan C. Asas keseimbangan D. Asas perlakukan yang jujur E. Asas larangan penyalahgunaan wewenang 15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan- kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka …. A. akuntabilitas publik B. public opportunity C. detoumement de pouvoir D. administratief beroep E. principle of legal security 16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan …. A. Sentralisasi B. Desentralisasi C. Daerah otonom D. Otonomi daerah E. Tugas pembatuan

Posted on

10. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu …. A. Adanya pemilu berkala B. Adanya supremasi hukum C. Adanya akuntabilitas politik D. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul E. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah …. A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Dewan Perwakilan Daerah E. Badan Pengawas Keuangan 12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranya terdapat di bawah ini …. A. sikap mental ditentukan dari atas B. banyak laporan fiktif/direkayasa C. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain D. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi E. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu …. A. Menyatakan Perang Dan Membuat Perjanjian Dengan Negara Lain B. Mengangkat Duta Dan Konsul Untuk Ditempatkan Di Negara Lain C. Mengangkat Menteri-Menteri Untuk Memimpin Kementerian D. Memberi Gelar, Tanda Jasa, Dan Lain-Lain Tanda Kehormatan E. Menetapkan Dan Mengesahkan Apbn Tiap Awal Tahun 14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …. A. Asas kepastian hukum B. Asas kesamaan C. Asas keseimbangan D. Asas perlakukan yang jujur E. Asas larangan penyalahgunaan wewenang 15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan- kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka …. A. akuntabilitas publik B. public opportunity C. detoumement de pouvoir D. administratief beroep E. principle of legal security 16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan …. A. Sentralisasi B. Desentralisasi C. Daerah otonom D. Otonomi daerah E. Tugas pembatuan

iya benar

Penjelasan:

semoga membantu maaf kalo salah