Jelaskan 2 fungsi DPR

 DPR merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Menurut dari dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR.
Fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut… 

1. Fungsi Legislasi : fungsi legislasi adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang

2. Fungsi Anggaran : fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden

3. Fungsi Pengawasan : fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN. 

TUGAS DAN WEWENANG DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk  dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu antara lain:
Fungsi legislasi

Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)Menyusun dan Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPDMenetapkan UU bersama dengan PresidenMenyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

2. Fungsi anggaran

Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agamaMenindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPKMemberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

3. Fungsi pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintahMembahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)