Latat belakang pemberontakan G-30-S/PKI

Latar Belakang
Pemberontakan PKI :
PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3
juta dari pergerakan
pemudanya. PKI juga
mengontrol pergerakan serikat
buruh yang mempunyai 3,5
juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta
anggota. PKI
mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno
menetapkan konstitusi di
bawah dekrit presiden – sekali
lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan
angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang
penting. Sukarno menjalankan
sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi
Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa
dia mempunyai mandat untuk
persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan
Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era “Demokrasi
Terpimpin”, kolaborasi antara
kepemimpinan PKI dan kaum
burjuis nasional dalam menekan pergerakan-
pergerakan independen kaum
buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah
politis dan ekonomi yang mendesak. PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk
memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye
untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai
pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Dari tahun 1963,
kepemimpinan PKI makin lama
makin berusaha menghindari
bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi
dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan
“kepentingan bersama” polisi
dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN
Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum
Bantu Polisi”.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani
bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar.
Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.
Untuk mencegah
berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI
mengimbau semua
pendukungnya untuk
mencegah pertentangan
menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah
dan untuk meningkatkan
kerjasama dengan unsur-unsur
lain, termasuk angkatan
bersenjata.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet
dan minyak milik AS.
Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi.
Pada waktu yang sama,
jendral-jendral militer tingkat
tinggi juga menjadi anggota
kabinet. Menteri-menteri PKI tidak
hanya duduk di sebelah para
petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi
mereka terus mendorong ilusi
yang sangat berbahaya bahwa
angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.
kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.
Mereka, depan jendral-jendral
militer, berusaha menenangkan
bahwa usul PKI akan
memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke
Komite Sentral PKI bahwa
“NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan
mereka akan bekerjasama
untuk menciptakan “angkatan
kelima”. Kepemimpinan PKI
tetap berusaha menekan
aspirasi revolusioner kaum
buruh di Indonesia. Di bulan
Mei 1965, Politbiro PKI masih
mendorong ilusi bahwa
aparatus militer dan negara
sedang diubah untuk
memecilkan aspek anti-rakyat
dalam alat-alat negara.