Tuliskan 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945

By Posted on

Tuliskan 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945

Jawaban Terkonfirmasi

Berikut beberapa kunci pokok sistem pemerintahan yang mana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945:

  1. Indonesia adalah sebuah negara yang mana berdasarkan atas hukum atau rechsstaat.
  2. Indonesia memiliki sistem konstitusional.
  3. Kekuasaan negara yang berada paling tinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
  4. Presiden menjadi penyelenggara tertinggi pemerintah negara namun masih berada di bawah MPR.
  5. Presiden secara umum tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
  6. Semua Menteri negara adalah pembantu Presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab juga terhadap DPR.
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas atau bisa dianggap terbatas.

Pembahasan

Sistem pemerintahan Indonesia sedari awal sudah dibahas dalam waktu lama dan dirumuskan di Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasan kunci pokok sistem pemerintahan yang mana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945:

  1. Indonesia adalah sebuah negara yang mana berdasarkan atas hukum atau rechsstaat. Indonesia sedari dulu memiliki landasan negara hukum, hal ini dilakukan agar menciptakan masyarakat yang tidak melanggar peraturan sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat yang ada.
  2. Indonesia memiliki sistem konstitusional. Indonesia memiliki sistem yang konstitusional yang mana adanya jaminan kebebasan hak-hak individu terhadap berbagai pendapat sehingga bisa mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang.
  3. Kekuasaan negara yang berada paling tinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR yang menjadi wakil rakyat memiliki peranan besar dan penting sebagai kekuasaan negara yang paling tinggi untuk banyak keputusan di negara.
  4. Presiden menjadi penyelenggara tertinggi pemerintah negara namun masih berada di bawah MPR. Berlanjut Presiden menjadi penyelenggara tertinggi pemerintah dibawah MPR dalam negara sehingga MPR memiliki kekuasaan besar untuk melantik Presiden beserta wakilnya.
  5. Presiden secara umum tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden bertanggung jawab terhadap Menteri-Menterinya karena dipimpin langsung oleh Presiden yang mana bisa memberikan berbagai perintah kepada Menteri yang menjabat.
  6. Semua Menteri negara adalah pembantu Presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab juga terhadap DPR. Menteri yang berada di dalam negeri merupakan pembantu Presiden dan tentu saja tidak bertanggung jawab sama terhadap DPR.
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas atau bisa dianggap terbatas. Kekuasaan terbatas harus terjadi untuk mencegah adanya diktator.

Pelajari lebih lanjut

  1. Sistem pemerintahan yang mana dianggap asli brainly.co.id/tugas/10608467
  2. Penyebab perubahan sistem pemerintahan Hindia menjadi birokrasi kolonial brainly.co.id/tugas/1159457
  3. Sistem pemerintahan yang mana memberikan banyak kekuasaan brainly.co.id/tugas/9293860

Detail jawaban

Kelas: 8

Mapel: PPKn

Bab: Bab 5 – Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kode: 8.9.5

#JadiRangkingSatu