Latar belakang dari kabinet Ali Sastroamidjojo II?

Latar belakangnya :Indonesia mengalami babak baru dalamsejarah nasional Indonesia. pada tahun 1950 sampai tahun 1959 di Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Dimana para kabinet bertanggungjawab kepada parlemen suatu majelis (Dewan PerwakilanRakyat). Pada saat itu anggotanya 232. Hal ini merupakan cerminan basis atau kekuatan-kekuatan dari partai. Partai-partai yang dimaksud yaitu Masyumi dengan 49 kursi(21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau peorangan lainnya, dan dari seluruhnya tidak satu pun mendapat lebih dari 17 kursi.[1]Pada percobaan demokrasi di Indonesia, maka kabinet yang memimpin saat itu mengalami pergantian seperti : Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1953), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1953), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali Satroamidjojo1 (Juli 1953- Juli 1955), Kabinet Burhanudin (Agustus 1955- Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (April 1957- Juli 1959).[2]Pada proses Indonesia menuju pemerintahan, maka setiap kabinet mempunyai cerita yang berbeda-beda setiap masa jabatan. Kabinet Natsir adalah kabinet awal yang inti didalamnya adalah koalisi antara Masyumi dan PSI. begitu pula dengan kabinet selanjutnya; Sukiman yang memuat koalisi Masyumi-PNI, dimanakoalisi antara kedua partai ini masih dilanjutkan oleh kabinet yang kemudian menggantikan Kabinet Sukiman; Kabinet Wilopo. Pada koalisi ini, maka orang PNI yang ambil peran sebagai perdanamenteri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara koalisi yang sebelumnya saling bekerjasama.Pergantian parlemen yang begitu banyak di Indonesia selama 8 tahun dari tahun 1951-1959 disebabkan adanya mosi tidak percaya dari partai oposisi. Pergantian parlemen ini menyebabkan program-program yang dirancang oleh setiap partai tidak terlaksana dengan baik. Selain itu pergantian partai ini juga disebabkan oleh banyaknya partai di Indonesia.