Apa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Hubungan tersebut
meliputi:


a.      
Hubungan wewenang


b.     
Keuangan


c.      
Pelayanan umum


d.     
Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

PEMERINTAHAN DAERAH

Ditinjau
dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat
dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan
desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung
jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari
penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat
dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro,
melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity
building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan
peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam
melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan
yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya
dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi
yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Pemerintahan
daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan
pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut
meliputi:

a.      
Hubungan wewenang

b.     
Keuangan

c.      
Pelayanan umum

d.     
Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.