Kebijakan apa yang dilakukan pada masa kolonialisme dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia?

Kebijakan kolonialisme di indonesia
1. Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis:
a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku.
b. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai.
c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.
d. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis:

a. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.
b. Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis.
c. Rakyat menjadi miskin dan menderita.
d. Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.
e. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.
f. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.
g. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco.
h. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api/meriam di daerah pendudukan.

2. Kebijakan VOC

VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti:

a. hak monopoli,
b. hak untuk membuat uang,
c. hak untuk mendirikan benteng,
d. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan
e. hak untuk membentuk tentara

3. Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataafsche)

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut:

a. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.
b. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
c. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.
d. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat:

a. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
b. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
c. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
d. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
e. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi.
f. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
g. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
h. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
i. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

4. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris
Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah (Landrent). Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara.

5. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda

a. Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa
b . Politik Pintu Terbuka
c . Politik Etis

Dampak kebijakan politik-ekonomi pemerintahan kolonial, seperti penjualan tanah partikelir, sistem pemungutan pajak tanah, sistem tanam paksa,
dan adanya Undang-undang Agraria tahun 1870 telah memberi pengaruh di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh kebijakan kolonial terhadap masyarakat Indonesia tampak dalam hal:
1. bidang ekonomi:
a. tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di Pulau Jawa menurun, sehingga laju pertumbuhan penduduknya menurun pula,
b. rakyat, sangat tertekan dengan pemberlakuan sistem perpajakan yang memberatkan,
c. banyak rakyat yang kehilangan tanahnya lantas menjadi para buruh dengan upah kerja rendah.
2. bidang sosial:
a. pendidikan bagi penduduk Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan munculnya kebutuhan para petugas
administrasi Belanda dan para tuan tanah partikelir,
b. masyarakat tersusun ke dalam tiga lapisan, yaitu pejabat-pejabat birokrasi kerajaan, kaum tuan tanah, dan rakyat lapisan bawah.
3. bidang politik:
kekuasaan tradisional bumiputera semakin melemah sebagai akibat adanya intervensi pemerintah Belanda terhadap persoalan-persoalan
intern seperti: pergantian takhta kerajaan, pengangkatan pejabat- pejabat kerajaan, dan penentuan kebijakan politik kerajaan.
4. bidang budaya:
a. makin meluasnya pengaruh budaya Eropa yang merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional, misalnya kebiasaan minum-minuman
keras di kalangan bangsawan.
b. munculnya keberanian para pemimpin agama untuk menentang pemerintahan Belanda dan para bangsawan serta pejabat-pejabat yang merusak tatanan kehidupan tradisional yang agamis.