1.tata urutan peraturan perudang undangan pernah dibahas dalam empat peraturan.dari empat peraturan tersebut ,terdapat satu peraturan yang tidak mencantumkan ketetapan mpr dalam hierarki perundang undangan nasional.ketetapan mpr tidak dicantumkan dalam

a.tap mprs no.xx/ mprs/1966
b.tap mpr no.iii/mpr/2000
c.undang undang nomor 10 tahun 2004
d.undang undang nomor 12 tahun 2011

2.

pemerintahan negara Al sedang mengalami krisis kepercayaan masyarakat kurang percaya kepada lembaga peradilan ketidak kepercayaan masyarakat karena terhadap oknum Hakim yang melakukan korupsi Oleh karena itu pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut upaya yang paling tepat untuk yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
a. membuat undang-undang dasar bersama DPR
b. mengamandemen undang-undang dasar c.meminta MPR untuk membentuk ketetapan MPR
d. membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang

3. Indonesia memiliki 34 provinsi provinsi ke 34 yaitu Kalimantan Utara sebagai negara otonom Baru pemerintah Kalimantan Utara berhak membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu pembantuan pihak yang berwenang membuat peraturan daerah untuk menjalankan pemerintah di kalimantan utara adalah

1.tata urutan peraturan perudang undangan pernah dibahas dalam empat peraturan.dari empat peraturan tersebut ,terdapat satu peraturan yang tidak mencantumkan ketetapan mpr dalam hierarki perundang undangan nasional.ketetapan mpr tidak dicantumkan dalam