Mengapa undang-undang harus di rumuskan

Jawaban:

Pemerintah berusaha untuk

memperbesar pengaruhnya terhadap

masyarakat dengan alat-alat yang ada

padanya. Salah satu dari alat-alat itu adalah

hukum pidana.4

Hal demikian terjadi

tentunya tidak terlepas dari kemajuan dan

perubahan paradigma masyarakat dalam

menyikapi berbagai perubahan yang terjadi

dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi

logis dari perubahan yang terjadi adalah

lahirnya berbagai macam bentuk kejahatan

dan kriminalitas lainnya. Oleh karena itu

pemerintah menyikapi hal tersebut dengan

melakukan kriminalisasi5

terhadap

perbuatan-perbuatan yang dianggap telah

mengganggu ketertiban dalam masyarakat

tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk

menyatakan suatu perbuatan sebagai

perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana, harus dirumuskan terlebih

dahulu dalam peraturan perundangundangan. Pada saat suatu perbuatan sudah

dinyatakan sebagai tindak pidana, maka

seketika itu pula masyarakat dianggap

mengetahuinya dan sekaligus harus

menyesuaikan perilakunya sesuai dengan

yang diatur dalam aturan tersebut. Namun

demikian, dalam hukum pidana tidaklah

cukup  hanya sebatas merumuskan tindak

pidana dalam norma hukum sebagai bentuk

kebijakan (policy). Akan tetapi, dalam

merumuskan suatu ketentuan pidana dalam

peraturan perundang-undangan baik dalam

hukum pidana maupun dalam undangundang administratif haruslah dirumuskan

dengan baik agar tidak mengalami kesulitan

dalam pelaksanaannya.

Salah satu masalah mendasar dalam

hukum pidana adalah hal yang berhubungan

dengan persoalan tindak pidana (crime).6

Disinilah dibicarakan tentang masalah

penentuan perbuatan-perbuatan seperti

bagaimanakah yang dilarang dan diancam

dengan pidana terhadap barangsiapa yang

melakukannya. Hal ini tentunya sangat

berhubungan dengan masalah perumusan

tindak pidana dalam suatu peraturan

perundang-undangan.

Pada dasarnya, perumusan suatu

tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan pekerjaan yang berat