Tuliskan kebijakan masa penjajahan di Indonesia dari periode VOC ( gubernur jenderal James Cook ) sampe masa tanam paksa ( gubernur jenderal Van Den Bosch)*

Jawaban:

3 kebijakan pemerintah kolonial belanda yang menyengsarakan rakyat indonesia adalah

1). Hak Octrooi VOC

2). Tanam Paksa

3). Politik pintu terbuka.

Penjelasan:

Hak ini merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintahan Belanda kepada kongsi dagangnya. Hak ini ternyata menyengsarakan rakyat karena salah satu di dalamnya adalah hak untuk memonopoli perdagangan serta melakukan hubungan dengan raja-raja. Karena memonopoli perdagangan inilah yang menyengsarakan kerajaan lokal pada masa itu. Karena prinsip monopoli perdagangan adalah membentuk perdagangan di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Isi dari Hak Octrooi adalah: • Hak monopoli perdagangan • Hak mencetak dan mengedarkan Uang• Hak mengangkat dan memperhentikan Pegawai• Hak mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja• Hak memiliki tentara Sendiri• Hak mendirikan benteng • Hak menyatakan perang dan damai • Hak mengangkat dan memperhentikan penguasa setempat • Hak melakukan ekspansi ke Asia, Afrika dan Australia 

2) Tanam Paksa

Cultuurstelsel disebut juga Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya yakni seperlima dari tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, seperti kopi, tebu, teh, lada, kina, dan tembakau.dan tarum (nila). 

Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah: 

Perang Belgia dan Kosongnya Kas Keuangan

Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dari Belanda) dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi yaitu sekitar 20 juta gulden.

Perang Diponegoro 

Usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). Van der Capellen menerapkan suatu kebijakan yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan dan memetik hasil tanah mereka secara bebas. Kebijakan yang ditempuh saat itu diharapkan dapat mendorong orang Jawa untuk menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga lebih memudahkan mereka membayar sewa tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan karena pengeluaran tambahan akibat Perang Jawa

Merosotnya harga komoditi pertanian tropis di dunia

Inilah yang membuat pemerintah melakukan penanaman besar-besara

Pelanggaran tanam paksa pada masa itu banyak sekali, contohnya adalah di dalam  perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanannya dilakukan dengan cara paksaan.

A. Pemerintah kolonial memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala-kepala daerah untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.

B. Di dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk culturstelsel adalah seperlima sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu sepertiga atau setengah sawah.

C. Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200 sampai 225 hari dalam setahun.

D. Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah.

E. Dengan adanya sistem persen yang diberikan kepada para pejabat lokal, maka para pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanamannnya bisa menghasilkan lebih banyak.

F. Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal.

G. Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah.Melihat dampak tanam paksa yang dijalankan oleh Van den Bosch, maka pihak Belanda lah yang mendapatkan banyak keuntungan. Akibatnya banyak sekali kematian, bala kelaparan, dan kejamnya kolonialisme pada masa itu 

3) Politik Pintu Terbuka 

Merupakan pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, dimana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja.Kerugian di dalam politik pintu terbuka adalah Politik pintu terbuka yang  diharapkan   dapat   memperbaiki kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara.