Buatlah bagan tentang perbedaan dan persamaan pemerintahan William Daendels dan pemerintahan Stamford Raffles
Jawaban:
Kebijakan Raflles dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut:
Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi, yaitu:
Kebijakan ekonomi Raffles ini dikenal sebagai sistem pajak tanah (landrent system).
1.Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu.
2.Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
3.Semua tanah menjadi miliki pemerintah kolonial. Petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial belanda. Pungutan sewa tanah ini dilakukan secara langsung dan tidak melalui perantara bupati.
Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan, yaitu:
1.Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan.
2.Mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan feodal.
3.Bupati – bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat.
Kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu:
1.Merintis Kebun Raya Bogor
2.Menemukan bunga Rafflesia arnoldi
3.Mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan, birokrasi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, hukum dan peradilan, dan bidang sosial.
Kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan, yaitu:
1.Membangun Jalan Anyer – Panarukan, baik untuk lalu lintas pertahanan maupun perekonomian.
2.Jumlah angkatan perang ditambah dari 3000 menjadi 20.000 orang.
3.Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang.
4.Membangun pangkalan Angkatan Laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
Kebijakan Daendels dalam bidang birokrasi pemerintahan, yaitu:
1.Pembubaran dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal diganti dengan penasihat.
2.Pulau Jawa dibagi mnejadi 9 prefectur dan 31 kabupaten. Setiap prefectur dikepalai oleh seorang presiden yang langsung dibawah pemerinatahan wali negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
3.Bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.
4.Bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.
Kebijakan Daendels dalam bidang ekonomi dan keuangan, yaitu:
1.Mengeluarkan uang kertas.
2.Memperbaiki gaji pegawai.
3.Mengadakan monopoli perdagangan bebas.
4.Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi.
Kebijakan Daendels dalam bidang hukum dan peradilan:
1.Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
2.Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.
Kebijakan Daendels dalam bidang sosial, yaitu:
1.Perbudakan dibiarkan berkembang
2.Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan
3.Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan
4.Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos