Apa struktur teks diskusi dari perlukah pengurangan subsidi BBM?

Teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua
pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut tentu ada yang selaras dan juga
ada yang bertentangan.

Pengantar

Besaran subsidi energi pada tahun anggaran 2014 mencapai
297,4 triliun. Angka tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2013 sebesar
299,59 triliun dari yang ditetapkan APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Perubahan) 2013 sejumlah 287,14 triliun. Subsidi energi tahun ini mencakup BBM/LPG
dengan pengajuan 210,73 triliun.

Sementara itu, realisasi tahun lalu mencapai 210
triliun dari APBN-P 2013 sebesar 199,9 triliun. Peningkatan subsidi BBM
tersebut karena lonjakan konsumsi minyak Indonesia. Di sisi lain, produksi
(lifting) minyak tidak mencapai target. Contoh, sejak tahun 2009, realisasi
produksi minyak selalu di bawah target. Pada tahun 2013, targetnya 840 ribu
barel per hari, sedangkan realisasinya 825 ribu barel per hari.

Bagaimana dengan konsumsi minyak? Pada tahun 2009,
konsumsinya sebesar 1,02 juta barel per hari. Kemudian, pada tahun 2013
melonjak menjadi 1,50 juta barel per hari. Dengan demikian, pada tahun lalu
Indonesia harus mengimpor minyak sebesar 725 ribu barel per hari. Indonesia
adalah negara pengekspor sekaligus pengimpor minyak.

 

 

Argumen Menentang

Sejak 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak (net
importer oil). Dengan kata lain, jumlah impor untuk memenuhi konsumsi domestik
melebihi jumlah ekspor minyak. Sebelum tahun 2004, Indonesia masih dikenal
sebagai eksportir minyak (net exporter oil) karena ekspor lebih tinggi dari
impor.

Subsidi BBM harus diakui cenderung meningkat.
Kondisi ini tentu membebani APBN. Untuk itu, diperlukan upaya menurunkan atau
bahkan menghapus subsidi BBM secara bertahap.

Meskipun demikian, kelompok masyarakat yang kontra
penurunan subsidi BBM mempunyai argumentasi lain. Penurunan subsidi yang
diikuti kenaikan harga BBM memicu inflasi (barang dan jasa mahal). Kondisi ini
menjadikan daya beli masyarakat turun, khususnya masyarakat miskin. Akhirnya,
jumlah penduduk kategori miskin akan bertambah.

Kenaikan harga BBM dan Inflasi akan menyebabkan
permintaan domestik menurun sehingga melemahkan produksi. Penurunan produksi di
berbagai sektor ekonomi akan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
meningkatkan pengangguran. Ringkasnya, kelompok kontra berpendapat kenaikan
harga BBM menyebabkan inflasi kemiskinan, serta pengangguran lebih tinggi.

 

Penurunan dan/atau penghapusan subsidi BBM tentu berdampak
negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek, terutama inflasi, sektoral,
ekonomi makro, kemiskinan, dan pengangguran. Yang perlu dicermati adalah dampak
terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah baru harus sudah mempunyai
solusi terhadap subsidi BBM, seperti keberanian menurunkan subsidi BBM secara
bertahap sampai akhirnya menghapus.

Dampak negatif penurunan subsidi BBM dalam jangka
pendek dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan fiskal lewat jaring pengaman
sosial dan kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia dapat menurunkan
jumlah uang beredar melalui instrumen kenaikan suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI). Pengurangan subsidi BBM juga harus disertai program
kompensasi. Akan tetapi, program kompensasi yang tidak efektif justru akan
meningkatkan kemiskinan.

Sebaliknya, jika program kompensasi dapat
dilaksanakan dengan efektif, dapat menekan kemiskinan. Kompensasi sebaiknya
bukan dalam bentuk tunai, tetapi dapat berupa asuransi kesehatan, beasiswa
pendidikan, modal kerja usaha kecil dan menengah, padat karya, serta beras
untuk masyarakat miskin.

 

Kesimpulan

Subsidi tidak dapat diberlakukan terus-menerus. Andai subsidi
terpaksa diberikan, harus diberlakukan secara adil, selektif, dan tepat sasaran
dengan jangka waktu terbatas. Subsidi harus dikurangi secara bertahap, sampai
akhirnya dihapus. Pemerintah baru didorong berani mengurangi subsidi BBM
disertai penjelasan kepada masyarakat.