a. Perpu dapat dilaksanakan terus karena MPR setuju
b. Perpu harus dicabut
C. Perpu harus diubah oleh presiden
d. Perpu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR
2 Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan oleh presiden maupun DPR diproses melalui . a. permusyawaratan dalam persidangan DPR
secara demokratis
b. pemilihan umum
c. beberapa kali masa sidang d. proses yang rumit
3. Jika RUU berasal dari presiden, maka RUU
dipersiapkan oleh .
a. pembantu-pembantunya dan staf ahli b. lembaga pemerintah non-kementerian
c. presiden dan diproses oleh pembantunya dan staf ahli pada bidangnya
d. sekretariat negara
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal
dari DPD diajukan kepada ..
a. presiden
b. MPR
c. Mahkamah Agung
d. DPR
5. Peraturan perundang-undangan nasional di bawah ini yang tingkatannya paling bawah adalah ..
a. peraturan pemerintah pengganti undang undang
b. peraturan pemerintah
C. penetapan presiden
d. peraturan daerah
6. Peraturan daerah tingkat provinsi dibuat berdasarkan persetujuan antara gubernur dan..
a. wakil gubernur c. sekretaris daerah
b. DPRD Tingkat 1 d. DPRD Tingkat 2
7.Prinsip peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa peraturan perundang undangan yang lebih tinggi ..
a. menghargai peraturan perundangan yang lebih rendah
b. mendukung peraturan perundangan yang lebih rendah
c. mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah
d. menghambat peraturan perundangan yang lebih rendah
8. Presiden sebagai salah satu lembaga pembuat undang-undang berwenang membuat ….
a. peraturan presiden
b. undang-undang dasar
C. peraturan daerah
d. peraturan pemerintah
9. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD penyebarluasannya dilakukan oleh ….
a. pimpinan DPRD
b. sekretariat DPRD
c. gubernur dan bupati
d. sekretaris daerah
10.-
11. Di antara perundang-undangan berikut ini yang paling tinggi tingkatannya adalah ….
a. peraturan pemerintah
b. keppres
C. peraturan daerah
d. undang-undang
12. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini seperti tercantum dalam Undang
Undang Dasar 1945 ….
a. Pasal 1 Ayat (3)
b. Pasal 1 Ayat (2)
c. Pasal 1 Ayat (1)
d. Pasal 2 Ayat (1)
13. Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke luar atau ke dalam majelis. Hal ini berarti ketetapan MPR berlaku untuk ..
a. seluruh anggota MPR b. seluruh partai politik
c. seluruh anggota legislatif
d. seluruh warga negara Indonesia
14. Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang menduduki urutan tertinggi ialah ….
a. ketetapan MPR
b. peraturan pemerintah
c. UUD 1945
d. Undang-undang
15. Pak Rahmat dituduh melakukan tindak pidana korupsi di kantor tempatnya bekerja. Setelah melalui proses hukum, pengadilan menyatakan Pak Rahmat tidak terbukti melakukan tindak korupsi. Ia pun dibebaskan dari segala macam tuntutan. Prinsip hukum berdasarkan gambaran tersebut adalah ….
a. menjunjung supremasi hukum
b. hukum menjamin hak asasi manusia c. hukum berlaku untuk seluruh rakyat
d. masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam hukum
16. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila berkedudukan sebagai ..
a. ideologi negara Indonesia
b. sumber dari segala sumber hukum
c. hukum dasar negara Indonesia
d. pandangan hidup bagi bangsa Indonesia
17. Peraturan presiden bersifat pengaturan dan penetapan Materi yang termuat dalam presiden digunakan untuk . peraturan
a. melaksanakan peraturan pemerintah
b. menjalankan undang-undang
c. mengganti undang-undang
d. peraturan daerah
Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang (Perpu) tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada persidangan selanjutnya, maka …
Jawaban:
1.)B.Perpu harus di cabut.
2.)A.Permusyawaratan dalam persidangan DPR
secara demokratis.
3.)C.Presiden dan diproses oleh pembantunya dan staf ahli pada bidangnya.
4.)D.DPR.
5.)D.Peraturan daerah.
6.)B.DPRD Tingkat 1.
7.)C.Mengesampingkan peraturan perundang undangan yang lebih rendah.
8.)B.Undang-undang dasar.
9.)C.Gubernur dan bupati
10.)-
11.)D.Undang-undang
12.)A.Pasal 1 ayat 3
=>Pasal 1 ayat 3
negara indonesia adalah negara hukum
pasal 27 ayat 1
semua warga negara indonesia bersmaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
13.)A.Seluruh anggota MPR
14.)C.UUD 1945
15.)A.Menjunjung supremasi hukum
16.)B.Sumber dari segala sumber hukum
17.)A.Melaksanakan peraturan pemerintah