Bagaimanakah posisi Indonesia pada masa perang dingin?

Indonesia menganut politik bebas aktif (dan menurut ideal politik itu) tidak berpihak dengan salah satu kekuatan adidaya pada masa Perang Dingin (AS dan Uni Soviet). Bahkan Indonesia berusaha untuk meredakan konflik Perang Dingin dan berusaha untuk menjadi penengah konflik dengan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.

Meskipun begitu, pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Sukarno mulai menunjukkan kecenderungan terhadap Blok Timur, terutama karena konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Papua Barat. Pada masa ini, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang, mencari dan menerima bantuan senjata dari Uni Soviet, keluar dari PBB (1965), melaksanakan CONEFO (sebagai pengganti PBB) dan GANEFO (sebagai pengganti Olimpiade), dan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia.

Pada masa Presiden Suharto (1965-1998), Indonesia mulai meninggalkan hubungan dengan Blok Timur dan agak condong ke Blok Barat. Pada masa Suharto, Indonesia kembali ke PBB (1966), melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan Singapura (1966), dan melakukan pembekuan hubungan dengan RRT (1967). Pada masa Suharto, Adam Malik menjadi Ketua Majelis PBB (1971) dan ASEAN dibentuk. Indonesia banyak melakukan kerjasama luar negeri dalam bidang ekonomi dengan anggota Blok Barat, seperti membentuk IGGI pada tahun 1967.