Buatlah tabel perbedaan dan persamaan dari daendels, raffles, van den bosch dan masa liberal
Penjelasan:
Indonesia-investments
Home
KEMBALI
Home
Buletin
Pengantar
Berita
KEMBALI
Berita
Berita Hari Ini
Kolom Berita
Breaking News Indonesia
Trade Expos & Exhibitions
Proyek
KEMBALI
Proyek
Rencana Pembangunan Pemerintah
Kemitraan Publik-Swasta
Proyek Swasta
Proyek Publik
Production House
Keuangan
KEMBALI
Keuangan
Kolom Keuangan
Berita Bursa Efek
Saham & Obligasi
Sistem Pajak
Angka Ekonomi Makro
Anggaran Negara
Kontak
Bisnis
KEMBALI
Bisnis
Kolom Bisnis
Profil Perusahaan
Komoditas
Industri & Sektor
Risiko
Investasi Asing
Tinggal & Kerja
Serambi Bisnis
Budaya
KEMBALI
Budaya
Kolom Budaya
Kunjungan Bisnis
Politik
Ekonomi
Agama
Demografi
Tourist Guide
Tentang Kami
KEMBALI
Tentang Kami
Perusahaan Kami
Tim Penulis
Kontak
Bergabung
Kegiatan Usaha
LANGUAGE
Pilih Bahasa
KEMBALI
English
Login
Berlangganan
Newsletter
Sejarah Penjajahan Indonesia
Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang.
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal.
Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik (aset) VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.
Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis, dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang juga dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa – yang disebutkan residen – yang secara langsung merupakan bawahan dari – dan harus melapor kepada – Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian.
Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.