Indonesia saat ini berada di posisi kelima sebagai negara pengekspor mutiara di dunia Bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya tersebut?

Jawaban:

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2, sektor maritim (kelautan) menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan (ekonomi) kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada sumber daya maritim, diantaranya melalui kebijakan “Poros Maritim” dan “Tol Laut”. Bagaimana pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, Tim Warta Wantimpres berkesempatan melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan (Presiden Alm. KH. Abdurrahman Wahid) dan Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati Soekarnoputri) yang juga seorang Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (capture fisheries) dan perikanan budidaya (aquaculture), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di peraian darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).

Catatan kedua, berbicara mengenai ekonomi kelautan atau ekonomi maritim bukan hanya sekedar perikanan tangkap akan tetapi ada 11 sektor ekonomi kelautan yaitu (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) hutan bakau, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total potensi nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan sebesar I,33 trilyun dolar AS/tahun atau 1,3 kali PDB Indonesia saat ini atau 7 kali lipat APBN 2017. Lebih dari itu, potensi lapangan kerja yang bisa dihasilkan dari kesebelas sektor kelautan tersebut adalah sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja Indonesia (126 juta orang, yang berusia antara

Dalam hal kontribusi sektor KP (Kelautan dan Perikanan) terhadap ketahanan (kedaulatan) pangan nasional, juga cukup signifikan. Sekitar 60% dari total asupan protein hewani yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia itu berasal dari ikan dan seafood. Hanya 40% yang berasal dari daging sapi, ayam, telor, susu, dan sumber protein daratan lainnya. Pada 2014, Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap dan perikanan budidaya terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari China. Total produksi perikanan tangkap Indonesia sebesar 7 juta ton, dan total produksi perikanan budidaya sebesar 12 juta ton. Sementara itu, total produksi perikanan China pada 2014 mencapai 55 juta ton. Jadi, sekalipun potensi perikanan Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih rendah, nelayan masih banyak yang miskin, tetapi sumber daya ikannya banyak yang rusak juga. .

Dari sisi ekonomi, ada semacam monopoli. Jadi kalau kita ingin sejahtera harus modern, dengan memanfaatkan teknologi. Sementara alat tangkap nelayan kita masih sederhana, mereka tidak sanggup membeli alat tangkap modern yang harganya bisa diatas 2 milyar rupiah. Kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil, karena jika rakyat kecil ini terlalu lama berada dalam kondisi miskin, maka mereka terpaksa menggunakan cara-cara penangkapan ikan atau pengelolaan laut yang merusak lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan peledak atau racun tanpa mempedulikan lagi konsumen dan lingkungannya.

Rate,Like,Follow