Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukanya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Karakteristik pemerintahan indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945.
1. Kedaulatan berada di tangan rakyat
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan lagi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh negara melaj kan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sehingga presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat.
2. Negara berbentuk negara kesatuan namun dengan otonomi daerah yang luas
Amandement UUD 1945 membuat distribusi kekuasaan menjadi lebih merata. Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengelola daerahnya, namun dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Negara bukanmenjadi negara federal karena kedaulatan tetap dipegang pemerintah pusat dan sistem hukum Indonesia masih seragam
3. Presiden sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif
Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat menjabat paling lama 2 periode. Pemerintahan bersifat republik presidensial dimana Presiden menjalankan kekuasaanya dengan dibantu oleh menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Kekuasaan kegislatif dipegang oleh DPR dan DPD
Amandemen UUD 1945 membentuk lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga membuat parlemen menjadi bikameral (dua kamar) yang terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPD dan DPR dipilih langsung oleh rakyat. Namun anggita DPD terdiri dari calon perseorangan dan dipilih mewakili daerah, bukan mewakili partai politik, berbeda dengan DPR. DPR menjalankan tugasnya dalam menyusun peraturan perundang-undangan dengan pada bidang tertentu dibantu oleh DPD, seperti pada bidang bidaya dan otonomi daerah.
5. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MK dan MA
Amandemen UUD 1945 membentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). MK terdiri dari 9 hakim yang dipilih dari unsur pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR. MK berwenang menyidang perselisihan pemilihan umum dan menguji peraturan dari tingkat peraturan presiden ke atas. Sementara peratiran di bawah tingkat peraturan presiden, seperti peraturan daerah dan peraturan menteri dilakukan oleh MA.
Semoga Membantu
UUD 1945 setelah dilakukan perubahan dipandang lebih demokratis jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya.
1. MPR
Dulunya beranggotakan DPR dan para kelompok fungsional tambahan, termasuk militer –> anggota MPR hanya terdiri DPR dan DPD saja.
Sebelumnya MPR memiliki wewenang yang hampir tidak terbatas –> diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
2. Presiden
Kekuasaan untuk membuat Undang – Undang dipindahkan dari Presiden ke DPR –> menjalankan fungsi checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Presiden tetap memegang hak veto untuk menolak rancangan Undang – Undang yang diajukan DPR pada tingkat pembahasan.
3. DPD
Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, namun wewenang DPD jauh lebih terbatas jika dibangdingkan dengan DPR..