Jelaskan kebijakan kebijakan ekonomi indonesia pada masa setelah merdeka (tahun 1945sampai tahun 1950?
Jawaban:
1. Kebijakan untuk Mengatasi Hiperinflasi
Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.
a. Pinjaman Nasional
Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman.
b. Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI)
Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia(ORI).
c. Membentuk Bank Negara Indonesia
Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946.
2. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut. Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut.
a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing.
Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut.
a. Melaksanakan Diplomasi Beras
b. Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC)
c. Membentuk Indonesia Office (Indoff)
d. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)
3. Konferensi Ekonomi
Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan Konferensi Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi Ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian.
4. Planning Board
Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.
a. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.
b. Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
c. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.
d. Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda.
5. Plan Kasimo
Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950). Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.
a. Perluasan kebun bibit dan padi unggul.
b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
c. Penanaman kembali tanah kosong.
d. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.
Penjelasan:
maaf kalau salah.