Kebijakan politik pada masa penduduk jepang

Kebijakan dibidang Politik Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang- Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang.

klo gk salah

Pelaksanaan kerja paksa Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke rumah Myanmar pengambilan paksa saat itu tentara Jepang mengambil makanan pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya perbudakan paksa perempuan perempuan Indonesia banyak di pekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang Maaf kalau salah