Kemukakan beberapa kebijakan yang diterapkan jepang terhadap pendidikan islam

By Posted on

Kemukakan beberapa kebijakan yang diterapkan jepang terhadap pendidikan islam

Jawaban Terkonfirmasi

Jepang pada masa perang dunia kedua yang dikenal dengan perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik sangat berambisi ingin membangun Imperium di Asia. Kebutuhan akan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam memenuhi kebutuhan angkatan perang dan dukungan dari berbagai pihak membuat pasukan Jepang ingin menguasai Indonesia. Perjanjian Kalijati yang berisi tentang penyerahan dan kapitulasi Indonesia dari Belanda kepada pemerintah Jepang  menjadi pintu masuk bagi Jepang untuk menguasai Indonesia.

Kedatangan Jepang pertama kali  terjadi pada tanggal 11 Januari 1942, pada hari itu tentara Jepang mendarat di kota Tarakan, Kalimantan Timur.

Dengan ambisi besar yang dimiliki Jepang, Jepang sangat membutuh segala bantuan yang diperlukan untuk memenuhi ambisinya tersebut terutama memenangkan perang Pasifik. Salah satunya adalah menarik simpati bangsa Indonesia lewat penerapan kebijakan Jepang yang tujuannya memberi keuntungan buat pemerintah Jepang sendiri, termasuk kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam. Di bawah ini terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan Jepang terhadap pendidikan islam, antara lain:

  • Kantor Voor Islamistische Zaken yang dipimpin kaum orientalis pada masa kolonial Belanda dulu dirubah menjadi Sumubi dibawah pimpinan KH.Hasyim Asyari seorang tokoh Islam yang disegani pada masa itu.
  • Pemerintah Jepang selalu melakukan kunjungan dan memberi bantuan kepada pondok pesantren.
  • Pemerintah Jepang menyetujui pembentukan Hizbullah yang bertujuan memberi pelatihan dasar semi kemiliteran bagi para pemuda Islam dibawah arahan KH. Zainal Arifin.
  • Memberi izin para ulama dan pemimpin nasionalis untuk membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA).
  • Memberi izin MIAI ( Majelis Islam A’la Indonesia) tetap berdiri kendati kemudian berganti nama menjadi Majelis Syuro Muslimin.

Pembahasan

Berbagai Kebijakan Pemerintah Jepang Selama di Indonesia

Kebijakan Pemerintahan

  • Mendirikan 3 pusat pemerintahan militer yaitu Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Pemerintahan Sumatra berpusat di Bukit Tinggi dan pemerintahan Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.
  • Membentuk Tingkat Administrasi Pemerintahan yaitu: Syu (Karesidenan), Syi (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Kewedanaan), Son (Kecamatan), dan juga Ku (Kelurahan).
  • Menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa atau yang biasa disebut dengan istilah Kochi.

Kebijakan Militer

Membentuk Organisasi Militer

  • Peta
  • Heiho
  • Giyugun

Membentuk Organisasi Semi Militer

  • Seinendan (barisan pemuda)
  • Keibodan (barisan pembantu polisi)
  • Fujinkai (barisan wanita)
  • Gakutotai ( barisan pelajar)
  • Suisyintai (barisan pelopor)

Kebijakan Politik

  • Membubarkan organisasi pergerakan nasional Indonesia kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).
  • Membentuk organisasi propaganda Gerakan Tiga A (Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia dan Nippon Cahaya Asia) dibawah pimpinan Mr. Syamsudin.
  • Membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dengan merangkul  Empat Serangkai, yakni Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansur sebagai ketua.
  • Membentuk Gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) dibawah pimpinan langsung  seorang Gunseikanbu (pemimpin militer Jepang).
  • Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibawah pimpinan dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua.
  • Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan menunjuk Soekarno sebegai ketua.

Kebijakan Sosial Budaya

  • Memberi izin berkibarnya  Bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru.
  • Memberi izin pemutaran lagu Indonesia Raya.
  • Melarang dan menghapus penggunaan Bahasa Belanda.
  • Memberlakukan penggunaan Bahasa Indonesia.
  • Mendirikan sebuah organisasi kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso).
  • Menerapkan dan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan seikerei  yaitu membungkukkan badan kearah matahari terbit.
  • Menerapkan dan memberlakukan kerja paksa  yang dikenal dengan sebutan romusha.

Kebijakan Ekonomi

  • Menerapkan sistem ekonomi autarki (pemenuhan kebutuhan sendiri).
  • Membentuk Kumiai( lembaga ekonomi berbentuk koperasi model Jepang).
  • Membentuk PM POMER (Pengurus Besar Perhimpunan Untuk Memajukan Ekonomi Perang). Mohammad Hatta berperan sebagai ketua.
  • Membentuk  sebuah asosiasi bernama Togyo Rengokai (Asosiasi Perusahaan Gula).
  • Menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan terhadap para petani kepada tentara Jepang.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang kebijakan Jepang dibidang pendidikan brainly.co.id/tugas/1998750

2. Materi tentang kebijakan Jepang dan dampak penjajahan brainly.co.id/tugas/2541586

3. Materi tentang pembatasan dan pengendalian Jepang terhadap Pendidikan di Indonesia brainly.co.id/tugas/1878689

Detail Jawaban

Kelas : 11

Mapel : Sejarah

Bab : 4 – Pendudukan Jepang di Indonesia

Kode : 11.3.4

#AyoBelajar#SPJ2