Mengapa pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru dianggapenyimpang dari prinsip demokrasi
Jawaban pendek:
Alasan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah karena:
1. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum
3. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berpolitik
4. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Jawaban panjang:
Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini berlangsung dari pengakatannya sebagai Pejabat Presiden pada Sidang Istimewa MPR 1967 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998. Presiden Soeharto mengklaim dirinya menerapkan Pancasila dan melakukan pembangunan, namun demokrasi pada masa ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini karena:
1. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme
Pada masa Orde Baru, terjadi kolusi antara para pengusaha konglomerat dengan pejabat negara. Pengusaha akan menyuap para pejabat untuk mendapatkan kontrak proyek, perizinan usaha atau agar bisa lepas dari jerat hukum.
Para pejabat juga melakukan korupsi untuk memperkaya diri dengan menggelapkan aset dan keuangan negara. Akibatnya para pejabat bisa kaya namun pembangunan di daerah menjadi terhambat.
Pejabat ini juga melakukan nepotisme dengan menempatkan kerabatnya sebagai pegawai negeri. Akibatnya aparatur negara ditempati orang-orang yang tidak ahli dibidangnya, dan hanya mendapatkan jabatan karena kedekatan saja.
2. Banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum
Pada masa ini Golongan Karya (Golkar) selalu memenangi pemilihan umum, karena adanya kecurangan dari pemerintah Orde Baru. Pemerintah melakukan intimidasi kepada para pegawai sipil agar memilih golkar, bila tidak akan dipecat. Selain itu pemerintah juga melarang adanya partai politik selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Aktivitas kedua partai ini juga mendapat tekanan dan halangan agar tidak mengancam kemenangan Golkar. Akibatnya politik Indonesia benar-benar didominasi Presiden Soeharto melalui Golkar.
3. Tidak adanya kebebasan berpendapat
Pada masa Orde Baru tidak ada kebebasan berpendapat. Pada masa ini pengkritik kebijakan Presiden Soeharto dan Golkar akan mendapat hukuman yang berat. Misalnya koran Tempo dibredel karena mengkritik pembelian kapal selam bekas eks Jerman Timur. Sementara aktifis buruh, Marsinah, diculik dan tewas karena mengupayakan kenaikan gaji buruh.
4. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Pada masa ini banyak terjadi tindakan semena-mena dari pemerintah Orde Baru terhadap rakyat. Banyak terjadi kasus penembakan terhadap orang yang memprotes kebijakan Orde Baru seperti penembakan Santa Cruz di Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok di Jakarta dan peristiwa Talang Sari di Lampung. Peristiwa-peristiwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang menewaskan puluhan orang tanpa ada tanggung jawab dari pemerintah Orde Baru.
Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo.
Yang menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.