Nilai implementasi nilai nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional ​

Jawaban:

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi MenurutMubyartoa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan olehrangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

Asas ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dariperilaku ekonomi manusia Indonesia. meskipun bahwa kesediaan mengendalian diri,sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasukpara pengusaha dan orang-orang kayanya, sebenannya cukup besar.Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencakup sila ketuhananYang Maha Esa yaitu mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sitem moralekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilakuekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat.Dalam hal ini, diharapakan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa adadiskriminasi antara pemodal besar dengan modal kecil. Dengan visi KabupatenTegal yang menciptakan Gotong royong serta bertaqwa Kepada Tuhan YME,Kabupaten Tegal harus jadi pelopor kebijakan yang Pancasilais dan menunjukankeberpihakkannya pada pelaku usaha kecil dengan cara memberikan memprioritaskebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

Nilai Kemanusaiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat danseluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial (egalitarian)sesuai asas-asas kemanusiaan.

Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai, tenggang rasa, bila sudah meratapada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritassosial menuju kemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua, yaituKemanusiaan yang Adil dan Beradab. berdasarkan pengalaman, semangatsolidaritas akan menebal dalam keadaan susah dan prihatin, dan sebaliknyacenderung menipis dalam serba kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun banyakperkecualian, karena adanya kecenderungan kuat berkembangnya rasa sosial danpeningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalambidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bilaorang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama, karenaini sesuai pula dengan ajaran-ajaran beragama.Dalam pelaksanaan program kebijakan proteksi usaha kecil misalnyamasyarakat pelaku usaha kecil harus menyampaikan aspirasinya kepadapemerintah, agar terjadi jaring aspirasi sehingga perumusan kebijakan akan sesuaidengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil.Kemerataan sosial dalam bidang ekonomi di Kabupaten Tegal terlihat dariadanya klaster industri pada UKM yang akhirnya membentuk Koperasi sebagaibagian dari usaha bersama, ini relevan dengan point koperasi sebagai sokoguruperekonomian. Meskipun adanya koperasi ini masih inisiatif dari para pelaku usahaitu sendiri bukan dari pemerintah, akhirnya pemerintah pun bersedia memberikanstimulasi kepada koperasi para pelaku usaha ini.

c. Persatuan Indonesia. prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaanperekonomian nasional yang tangguh.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jawaban:

nilai implementasi nilai nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional adalah

Pancasila adalah landasan filosofis yang menjadi dasar Negara, dan ideologi dari Negara Indonesia. Sebagai dasar Negara, pancasila memuat visi, misi dan tujuan Negara Indonesia serta program nasional. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu sifatnya umum, universal, dan adil. Pancasila terdiri dari lima sila yang memiliki nilai-nilai berbeda pada setiap silanya.

Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, hal ini berkaitan dengan kebebasan beragama bagi masyarakat yang hidup di Indonesia. Mereka berhak memilih agama mana yang akan diikuti ada. Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha.

Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, yang berarti masyarakat Indonesia harus mampu hidup secara sosial dan saling berdampingan satu sama lain. Sebagai seorang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dan harus bertindak secara manusiawi, tidak menyakiti manusia manapun dan harus bertindak adil.

Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Dalam hal ini, Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan suku, budaya, agama, ras dan adat dan lain-lain. Semua perbedaan itu harus tetap menjadi kesatuan dan tidak memisahkan sampai terwujudnya sikap saling menghormati dan menghargai melalui perbedaan hingga tercipta persatuan dan kesatuan nasional.

Sila keempat mengandung nilai demokratis, yang berarti Negara kesejahteraan, dalam bidang politik berdemokrasi dengan mendahulukan musyawarah, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, bertindak adil, amanah dan jujur dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sila kelima mengandung nilai keadilan, yang berarti adalah tidak membeda-bedakan golongan manapun. Masyarakat harus mendapat keadilan yang sama, hak yang sama, dan tidak dibatasi dengan strata dan status sosial.

Semua dianggap sama rata baik miskin ataupun kaya. Semua harus sama-sama mendapat hak sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat yang harus mendapat keadilan tanpa dibeda-bedakan oleh status sosial. Semua harus mendapat perlindungan dari Negara dan pemerintah.

Namun, semua nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak banyak orang yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, baik rakyat maupun pemerintah sebagai pemegang kendali Negara.

Implementasi atau penerapan ideologi nasional pancasila dalam berbagai aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi memiliki cakupan yang amat luas, dan bila diterapkan dengan sebaik-baiknya maka Negara akan memiliki martabat dan berjalan baik sebagaimana tujuan, visi, dan misi pancasila yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia.