pada masa demokrasi liberal di indonesia terjadi pergantian kabinet sebanyak 7x, jelaskan setiap kebijakan kabinet di bidang politik lalu bagaimana pelaksanaan nya​

Jawaban:

pada masa demokrasi liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh kali)

Pembahasan

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal adalah sebagai berikut:

Menganut paham demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka

Memiliki perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa

Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial) sehingga membuat proses pengambilan keputusan lambat

Ciri demokrasi liberal yang lain adalah keputusan berdasarkan mayoritas

Kekuatan atau kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen

Terdapat sistem voting dalam pengambilan keputusan

Pergantian kepempinan ataupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat

Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya adalah kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing sehingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin berdasarkan agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam.

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Dalam satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan pendukung PNI, PSI, Masyumi Natsir.

Kabinet Ali – Wongso – Arifin atau Kabinet Ali (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Keberhasilan Kabinet Ali adalah pada masa pemerintahannya berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikenal dengan "Peristiwa 27 Juni 1955" menyebabkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

Kabinet Burhannuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan, pada tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu.

Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II, antara lain sebagai berikut.

Pembatalan hasil KMB.

Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat.

Bidang dalam negeri, meliputi: Memulihkan kemanan, memperbaiki perekonomian, dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem pemburuhan, memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran.

Bidang luar negeri, meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia Afrika.

Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan Program Kerja yang serius disebut sebagai Pancakarya.

Pelajari Lebih Lanjut

Materi tentang  perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi pancasila brainly.co.id/tugas/2052409

Materi tentang  demokrasi liberal brainly.co.id/tugas/5532595

Materi tentang  sistem demokrasi liberal brainly.co.id/tugas/2454197

—————————-

Detil Jawaban  

Kelas: 12

Mapel: Sejarah

Bab: 1

Kode: 12.3.1

Kata Kunci: demokrasi liberal, kabinet, Indonesia