Penyebab provokasi terjadi terhadap integrasi nasional

Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik
1. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani (politicos) yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara.
2. Pengertian Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik
Pengertian Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatas namakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
a. Contoh kasus Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik
i. Politik uang (money politics)
Kasus korupsi yang marak terjadi pada Pemil 2014 kemaren, banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang.
ii. Politik SARA
Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta, Jokowi penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat.
iii. Politik Oligarki
Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat. Baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi.
Sebagai kasus contohnya, berkaitan dengan kasus suap yang ditijikan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus (Wawan), yang ternyata memiliki Dinasti Politiknya sendiri, diantaranya Kakak Tri Atut sebagai Walikota Tanggerang Selatan, Kakak Tri Atut menjadi Walikota Serang, dan anak tirinya Hervani yang menjadi wakil bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten ridak lagi murni atas nama domokrasi.
iv. Penyerangan batas wilayah negara
Kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makasar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian Tapal Batas Kontonental Indonesia yang ditanda tangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI.
3. Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Ekonomi
a. Pengertian ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan Internasional.ancaman ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu :
i. Ancaman Internal, dapat berupa inflasi, pengangguran, infranstruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas.
ii. Ancaman Eksternal, dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidak siapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing.
b. Contoh kasus Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Ekonomi
i. Inflansi harga baju mendekati hari raya Idul Fitri
Mendekati hari raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong ke pasar atau mall untuk membeli baju lebaran. Ketika sebelum lebaran harga baju tersebut Rp 50.000,00. Karena pedangang mengambil kesempatan itu untuk memperoleh laba yang lebih tinggi, maka pedagang menaikkan menjadi Rp 75.000,00 dan menambah pasokan barang yang dijual. Mau tidak mau sang pembeli menyetujuinya meskipun harganya lebih tinggi Rp 25.000,00. Kejadian seperti ini dikatakan sebagai Demand Pull Inflation.