Perjuangan rakyat indonesia menghadapi belanda melalui agresi militer 1 dan 2

Harus diakui, TNI mengalami pukulan berat saat agersi militer Belanda I itu, akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting.Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia diluar negeri membela kepentingan Indonesia.Mereka berusaha menunjukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat.Keberhasilan pejuang diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada dewan keamanan PBB. Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan, Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Ditengah reaksi dunia inetrnasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak menembak.
Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk
Comiyye of Good Office (komite jasa-jasa baik). Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kibby, wakil Belgia,
Paul van zeeland,
dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan pemerintahan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga yaitu Amerika Serikat.
Tugas pokok KTN adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua Negara. Perundinganituterkenal dengan sebutan
Perundingan Renville. Hasil Perundingan Renville
·
Penghentian tembak menembak.
·
Daerah-daerah dibelakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
·
Belanda bebas membentuk Negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
·
Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Sekitar akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya hasil Perundingan Renville mengundang reaksi dari kalangan partai politik.