Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) masih perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai koridor hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena RUU Kamnas dinilai bertentangan dengan Pancasila dan pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. RUU Kamnas dirasa kurang berfungsi karena telah ada undang-undang tentang TNI, Polri, dan intelijen yang relatif lengkap. Pemerintah dapat meng­optimal­kan undang-undang yang sudah ada untuk keamanan nasional sehingga lebih efektif. Informasi tersebut menunjukkan salah satu peran Pancasila sebagai . . .