Sebutkan penyimpangan yang dilakukan oleh presiden soekarno pada pasca dekrit presiden 5 juli 1959

 Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: IX SMP

Kategori: Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Kata kunci: Demokrasi Terpimpin, penyimpangan Presiden
Soekarno, Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pembahasan:

Masa demokrasi terpimpin berlangsung
dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Isi dari dekrit presiden  5 Juli 1959 yakni:

a)      
Membubarkan konstituante

b)      
Tidak berlakunya UUDS dan kembali
berlakunya UUD 1945

c)      
Akan segera dibentuk MPR Sementara
dan DPAS 

Latar belakang dari Demokrasi
Terpimpin ialah dilihat dari:

a)     
segi keamanan yaitu banyaknya
gerakan sparatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebab kan ketidakstabilan di
bidang keamanan.

b)     
segi perekonomian yakni pergantian
kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang dirancang
oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara maksimal, sehingga menghambat
pembangunan ekonomi.

c)     
segi politik yakni kegagalan konstituante
dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. 3 Juni 1959 Dewan
Konstituante reses kemudian membubarkan diri.

Pengaruh pandangan terhadap sistem
liberal ialah Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang menyebabkan
tidak ada persatuan kesatuan Indonesia. Ada 40 partai yang akan dibubarkan
Soekarno dan menyisakan sedikit partai. Beberapa partai dimanfaatkan Soekarno parrtai
yang menerima Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan
politik pada masa itu berpusat pada Presiden Sukarno dengan TNI-AD dan PKI di
sampingnya. Dengan berada dibawah Presiden Soekarno PKI memperoleh citra
sebagai Pancasilais dan mendukung ajaran-ajaran Presiden Sukarno yang
menguntungkannya.

 

Bentuk penyimpangan Soekarno setelah
keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 ialah:

a)     
Adanya Sentralisasi Kekuasaan

b)     
Pembentukan MPRS

Anggota-anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1.      Setuju kembali kepada UUD
1945

2.      Setia kepada perjuangan RI

3.      Setuju dengan Manifesto
Politik

Keanggotaan MPRS terdiri atas anggota-anggota DPR dan utusan-utusan
dari daerah serta wakil-wakil golongan. MPRS bertugas menetapkan garis-garis
besar haluan negara (GBHN) sesuai pasal 2 UUD 1945.

c)     
Pembentukan DPAS

Presiden yang mengetuai DPAS.
DPAS bertugas memberi jawaban atas
pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah (pasal 16 ayat
2 UUD 1945). DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. DPR hasil Pemilihan
Umum tahun 1955 tetap menjalankan tugasnya sesuai landasan UUD 1945 dan dengan
menyetujui segala perombakan yang dilakukan oleh pemerintah, sampai tersusun
DPR baru.

d)    
Pembentukan Front Nasional

Front
Nasional ialah  organisasi massa yang
bertujuan mewujudkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam
UUD 1945. Presiden yang mengetuai Front Nasional

e)     
Politik Mercusuar

Pada masa
ini Soekarno menjalankan politik mercusuar dimana Indonesia dijadikan mercusuar
yang menerangi jalan bagi New Emerging Forces atau kekuatan baru yang sedang
tumbuh di dunia.

f)      
Dwikora

Pada tanggal
3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:

perhebat ketahanan revolusi Indonesia,
membantu perjuangan
revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk
memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

g)     
Indonesia keluar dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa

Politik luar negeri pada saat itu lebih
condong ke blok Timur (komunis). Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan
negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura,
Serawak, Brunei, dan Sabah. Presiden Soekarno tidak menyetujui rencana tersebut
karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi
Indonesia yang belum selesai. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan
diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. PBB mengumumkan Malaysia
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Hal ini menyababkan Indonesia
memutuskan keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

– berdasarkan UUD 1945, presiden berada di bawah MPRS. namun pd saat demokrasi terpimpin, MPRS justru tunduk terhadap presiden
– Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. pd kasus ini, presiden tidak berhak membubarkan DPR
– pembentukan MPRS
pembentukan MPRS oleh presiden bertentangan dgn UUD 1945, yg seharusnya dilakukan dengan cara pemilihan umum melalui partai politik