Sebutkan politik luar negeri indonesia masa demokrasi terpimpin
Berikut ini adalah kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain:
1. Pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia yakni kontingen Garuda II mewakili United Nations Operation for Congo(UNOC) Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) ke negara Kongo.
2. Pada tahun 1961 Indonesia mengadakan operasi TRIKORA untuk merebut Irian Barat dari Belanda yagn dilakukan melalui Komando Mandala dibawah pimpinan Mayor Jendral Soeharto yang berakhir dengan Persetujuan New York dimana Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua kubu yakni New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO).
4. Pembagian kekuatan politik dunia menjadi New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO) ini kemudian dilanjutkan pemerintah dengan mengadakan olahraga negara – negara anggota Games of New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1962.
5. Indonesia mengadakan konferensi negara negara anggota Conference of New Emerging Forces (CONEFO) seperti Indonesia, Cina, Rusia Korea Utara, dan Vietnam Utara pada tahun 1965 di Jakarta.
6. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia pada tahun 1964. Karena pengumuman Malasyia yang sepihak tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi dengan Malasyia melalui perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta.
Perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi:
a. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia.
b. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia.
Pengumuman konfrontasi tersebut kemudian diikuti oleh pembentukan komando penyerangan atas Malasyia. Komando penyerangan ini bernama bernama Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani.
7. Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1965 dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB.
8. Indonesia membentuk poros Jakarta – Beijing pada tahun 1964 sehingga membuat Indonesia cenderung pro kubu komunis dalam situasi perang dingin antara Amerika dan Rusia.
9. Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yakni suatu politik yang mengagungkan kebesaran Indonesia di mata dunia pergaulan internasional dengan membangun Stadion Senayan (Gelora Bung Karno), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Hotel Indonesia, dan lain sebagainya.
Pembahasan:
Demokrasi terpimpin merupakan suatu pelaksanaan sistem demokrasi dimana seluruh pemikiran dan keputusan negara berpusat pada Presiden Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 pada sidang konstituante.
Berikut ini adalah latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, antara lain:
1. Banyaknya gerakan separatis di daerah yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya dilakukan pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal.
3. Kegagalan konstituante menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut:
1. Dominasi Presiden Soekarno dalam memikirkan dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terbatasnya peran partai politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
3. Terbukanya kesempatan pihak militer untuk terjun dalam perpolitikan Indonesia.
4. Tumbuh dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.