Tolong dibantu.

1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
   Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
   Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara                 Pemerintah Pusat dan Daerah
   Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
   Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara                Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 
2.Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan atas tiga prinsip, yaitu otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

3.(Belum Diketahui)

4.Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis,
konservasi dan standardisasi nasional.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
diatur dalam undang-undang.

5.(Belum Diketahui)

1. UU no. 5 thn 1947
UU no. 22 thn 1999
UU no. 32 thn 2004

2. Nyata, bertanggung jawab, dinamis

3. utk mewujudkan demokrasi dimana kepentingan yg mnjdi aspirasi rakyat yg ada di setiap daerah bisa terakomodasi dg baik.

5. a. kepala daerah merupakan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kpd dprd, DPRD bukan merupakan pemerintah daerah.

b. kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kpd DPRD

hanya itu yg bisa saya jawab. maaf kalo ada yg salah 🙂